Perbandingan Antara Perkembangan Kinerja Ekonomi Daerah Otonomi Baru dan Daerah Induk di Indonesia Pasca Pemekaran

Abstract

Pemekaran daerah yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, dapat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah otonom baru untuk menjalankan otonominya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak jarang daerah otonom yang baru terbentuk mengalami kesulitan pendanaan dalam membiayai pembangunan, serta dalam mengejar pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik dibandingkan daerah induknya. Akibatnya, banyak daerah otonom baru yang justru memiliki kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lebih buruk dibandingkan daerah induknya. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perkembangan kinerja ekonomi antara daerah induk dan daerah otonomi baru pasca pemekaran. Sampel penelitian terdiri dari 27 daerah meliputi 14 daerah otonomi baru (DOB) dan 13 daerah induk (DI) yang merupakan daerah-daerah terdampak dari pemekaran yang dilakukan selama periode tahun 2012 dan 2013. Sampel penelitian menggunakan data tahun 2014-2018 yang merupakan data lima tahun pertama yang tersedia pasca pemekaran. Metode penelitian menggunakan uji non parametrik mann-whitney test dengan cara membandingkan nilai mean rank antara kelompok DOB dan DI pertahunnya melalui uji t. Hasilnya, diketahui bahwa daerah otonomi baru mengalami perkembangan tingkat kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah, dan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer yang lebih baik dibandingkan daerah induk. Namun di sisi lain, pertumbuhan PDRB perkapita dan tingkat kemiskinan pada daerah otonomi baru menunjukkan kinerja yang lebih buruk dibandingkan daerah induk.